 |
| foto ilustrasi |
Tipologi Evaluasi Kebijakan
Kebijakan publik merupakan alat penting yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, mengatasi permasalahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan yang dirancang tidak selalu berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan evaluasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansinya. Evaluasi kebijakan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan melibatkan berbagai pendekatan, seperti analisis tipologi evaluasi, parameter evaluasi, dan penilaian proses pelaksanaan kebijakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja kebijakan.
Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pelaksanaan (implementasi), hasil (output), dampak (outcome), serta efektivitas dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Setidaknya ada tiga jenis evaluasi diantaranya:
1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama penting dengan kebijakan itu sendiri.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan tertentu. Tipe ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut apakah kebijakan dilaksanakan semestinya, dan berapa jumlahnya? berapa biayanya, siapa yang menerima manfaatnya? dan berapa jumlahnya? apakah ukuran-ukuran dasar secara sah diikuti. Tetapi evaluasi seperti ini banyak sekali kelemahannya, karena informasi yang di dapat sedikit, terutama mengenai dampak suatu kebijakan di masyarakat.
3. Tipe evaluasi sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara subjektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi ini diarahkan untuk melihat dampak yang ada di suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atas masalah masyarakat. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya adalah, bagaimana kebijakan tersebut mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? berapa biaya dan seberapa keuntungannya dari kebijakan tersebut dijalankan? siapa yang menerima keuntungan dari kebijakan yang dijalankan?[1]
Menurut beberapa ahli ada tiga tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu:
a. Evaluasi Pra-program (ex-ante evaluation). Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau per- region.
b. Evaluasi Tengah Berlangsung (on going/concurrent evaluation) Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap tenggang waktu program itu berjalan dievaluasi.
c. Evaluasi setelah berlangsung (ex-post evaluation) Dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program itu.[2]
Secara umum, Nugroho membagi evaluasi menjadi tiga jenis:
1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan pada tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan memprioritaskan berbagai alternatif dan kemungkinan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita membutuhkan berbagai teknik yang bisa digunakan perencana. Satu-satunya hal yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa metode yang digunakan dalam memilih prioritas tidak selalu sarana untuk setiap situasi, tetapi berbeda sesuai dengan sifat Po masalah itu sendiri.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini evaluasi merupakan kegiatan dengan melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Ada perbedaan antara evaluasi dalam pengertian ini dan bimbingan. Bimbingan mengasumsikan bahwa tujuan yang akan dicapai sesuai dan bahwa program direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Arahan mempertimbangkan apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana dan rencana itu tepat untuk mencapai tujuan.
3. Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan
Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaan yang dievaluasi dan dianalisis bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana, yaitu adalah, apakah efek yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Proses Evaluasi Kebijakan
Proses evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, oleh karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya, yaitu: (1) Fokus nilai, evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial; (2) Interdependensi fakta-nilai, pemantauan (menghasilkan fakta) merupakan prasyarat bagi evaluasi (menghasilkan nilai); (3) Orientasi masa kini dan masa lampau, evaluasi bersifat retrospektif dan prospektif, dan (4) Dualitas nilai, nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda (intrinsik dan ekstrinsik).[3]
Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan juga dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak Anderson (1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional karena evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan.
Evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Spesifikasi meliputi identifikasi tujuan atau kriteria di mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran atau kriteria ini yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Rekomendasi yakni penentuan tentang apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.[4]
Parameter Evaluasi Kebijakan
Kegiatan evaluasi kebijakan sebaiknya mempertimbangkan kerangka evaluasi. Pada dasarnya kerangka evaluasi mencakup empat kategori standar berikut untuk melakukan evaluasi untuk membantu panduan pilihan sepanjang proses:
1. Utilitas: Siapa yang menginginkan hasil evaluasi dan untuk tujuan apa?
2. Kelayakan: Apakah prosedur evaluasi praktis, mengingat waktu, sumber daya, dan keahlian tersedia?
3. Propriety: Apakah evaluasi dilakukan secara adil dan etis?
4. Akurasi Apakah pendekatan pada setiap langkah akurat, mengingat kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan evaluasi?
Mengembangkan dan menerapkan strategi kebijakan adalah penting dalam mengatasi cedera dan pencegahan kekerasan di tingkat populasi. Meskipun kebijakan telah digunakan secara efektif di beberapa bidang pencegahan cedera dan kekerasan, strategi kebijakan di beberapa daerah tidak memiliki basis bukti yang cukup. Evaluasi kebijakan, seperti semua evaluasi, dapat berfungsi tujuan penting di sepanjang rantai proses kebijakan, termasuk:
a. Mendokumentasikan pengembangan kebijakan.
b. Mendokumentasikan dan menginformasikan implementasi.
c. Menilai dukungan dan kepatuhan terhadap yang ada kebijakan.
d. Menunjukkan dampak dan nilai dari suatu kebijakan.
e. Menginformasikan basis bukti.
f. Menginformasikan kebijakan masa depan.
g. Memberikan pertanggungjawaban atas sumber daya diinvestasikan.[5]
Dampak KebijakanSebuah kebijakan dikatakan berhasil jika kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak yang diinginkan. Islami (2007, h.115) mengemukakan bahwa dampak adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan dan program dan dampak dapat dilihat dari perubahan sikap dalam masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Islamy. Rossi dalam Widodo (2009, h.121) mengemukakan. Bahwa evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan dua pertanyaan sebagai berikut:
a. Apakah kebijakan/proyek menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan?
b. Apakah perubahan tadi merupakan perubahan yang signifikan?
Dengan diadakannya evaluasi pada sebuah kebijakan program, maka dapat diungkapkan apakah dampak yang diharapkan dari program tersebut sudah tercapai dan sesuai dengan sasaran serta dapat mengukur seberapa besar manfaat yang telah diperoleh.[6]
Dampak dari suatu kebijakan/program publik mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam mengevaluasi atau menilai dampak kebijakan/program. Dimensi-dimensi dampak kebijakan publik menurut (Anderson, 2000) seperti dikutip dalam (Islamy. Dampak Kebijakan Publik, 2006) dan (Dye T., 2004) dalam (Winamo B. 2016) mencakup lima dimensi seperti diuraikan/dijelaskan sebagai berikut:
Dampak kebijakan yang diharapkan (intended consecuences) atau yang tidak diharapkan (unintended consecuences), baik pada problemnya maupun pada masyarakat. Dengan demikian harus ditentukan lebih dahulu sasaran atau kebijakan/program itu terutama ditujukan untuk siapa, misalnya apakah pada masyarakat miskin, pengusaha ekonomi lemah, petani, guru dan sebagainya. Bila kebijakannya atau programnya mengenai memerangi kemiskinan, maka sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka. Tetapi pula mungkin timbul dampaknya yang tidak diharapkan, yaitu sebagian anggota masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena lebih senang menunggu subsidi dari pemerintah dengan adanya kebijakan program anti kemiskinan tersebut.
Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar atau yang bukan sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut. Dampak kebijakan ini biasa dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah atau limbah kebijakan (externalities or spillover effects). Dampak kebijakan pada keadaan atau kelompok di luar. Sasaran/tujuan kebijakan (eksternalitas) dapat yang positif atau juga yang negatif. Contoh, percobaan-percobaan senjata nuklir diatmosfir akan membantu pengembangan persenjataan, tetapi sekaligus juga akan menimbulkan bahaya pada penduduk dunia pada waktu sekarang dan masa yang akan datang. Contoh dampak positifnya misalnya tentang kebijakan penurunan tarif ekspor untuk meningkatkan penjualan di luar negeri, maka dampak positifnya adalah para konsumen akan memperoleh keuntungan dengan adanya harga-harga yang murah sebagai akibat bertambahnya import barang-barang tersebut.
Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Pertanyaan yang diajukan misalnya apakah suatu kebijakan/program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Misalnya, dengan kenaikan harga BBM, apakah dimaksudkan hanya untuk mengatasi adanya kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur, ataukah untuk mempengaruhi atau mengubah pola-pola ekonomis masyarakat di masa- masa yang akan datang. Juga kebijakan tentang lokalisasi pelacuran, apakah akan mempunyai dampak hilangnya pelacur-pelacur gelap/liar ataukah pada jangka panjang suatu daerah akan bebas dari adanya kegiatan pelacuran.
Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (direct costs) yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan/program tersebut. Menghitung biaya untuk setiap kebijakan/program ekonomi pemerintah (economis costs) relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (social costs). Menghitung biaya pembangunan lokalisasi PSK jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dampak-dampak sosial dari adanya lokalisasi tersebut.
Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (indirect costs) sebagaimana dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai karena sulitnya hal tersebut diindentifikasi/diukur, misalnya, begitu sulitnya mengukur ketidakenakan, keresahan sosial dan sebagainya sebagai akibat adanya kebijakan di bidang pembangunan kota.[7]
Kesimpulan
Evaluasi kebijakan merupakan proses penting untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami tipologi, parameter, dan proses evaluasi kebijakan, pemangku kebijakan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kinerja kebijakan tersebut. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan. Hal ini menjadi landasan untuk melakukan penyesuaian atau pembaruan kebijakan agar lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain menilai keberhasilan pelaksanaan, evaluasi kebijakan juga memberikan wawasan tentang dampak yang dihasilkan. Dampak ini mencakup berbagai aspek, baik positif maupun negatif, yang memengaruhi masyarakat, lingkungan, dan sektor lainnya. Dengan mengevaluasi dampak kebijakan secara menyeluruh, pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya memberikan hasil yang diharapkan, tetapi juga meminimalkan risiko atau kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan yang terarah dan menyeluruh sangat penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Basir, Muhammad, dkk. 2019. “Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Desa Batuma’lonro Kecamatan Biringbulu di Kabupaten Gowa”, Journal of Public Policy and Management, Vol.1 Nomor 2 November.
Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
Maulana, Delly & Arif Nugroho. 2019. Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV. AA. RIZKY.
Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
Purnaweni, Hartuti. 2019. Evaluasi Kebijakan Publik: Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yogyakarta: LaksBang PRESS Indo.
Saputri, Merly Mutiara, dkk. 2020. “Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampаh (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11.
Zakirin, Muhammad & Jauhar Arifin. 2022. “Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur”, (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan)”, Jurnal JAPB: Volume 5 Nomor 1.
[1] Delly Maulana & Arif Nugroho, Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik, (Banten: CV. AA. RIZKY, 2019), hlm. 212.
[2] Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 50
[3] Dian Suluh Kusuma Dewi, Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), hlm. 142
[4] Muhammad Basir, dkk,“ Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Desa Batuma’lonro Kecamatan Biringbulu di Kabupaten Gowa”, Journal of Public Policy and Management, Vol.1 Nomor 2 November, 2019 Vol.1 Nomor 2 November, 2019, hlm. 74
[5] Hartuti Purnaweni, Evaluasi Kebijakan Publik: Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2019), hlm. 8
[6] Merly Mutiara Saputri, dkk, “Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampаh (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No. 11, 2020, hlm. 1806
[7] Muhammad Zakirin, Jauhar Arifin, “Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur”, (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan)”, Jurnal JAPB: Volume 5 Nomor 1, 2022, hlm. 262-263.
Postingan
0 Komentar
Silakan tinggalkan komentar Anda